Palembang, – Massa Dewan pimpinan pusat lembaga swadaya masyarakat gerakan rakyat anti korupsi (DPP LSM GRANSI) dan Forum LSM Bersatu gelar aksi aksi damai di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) terkait permasalahan dugaan korupsi anggaran Kementerian Pertanian pada satuan kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultural Provinsi Sumatera Selatan.
Aksi massa yang dikomandoi oleh Supriyadi Ketua Umum GRANSI didampingi oleh Harris, Dasri serta M Isa SE MM koordinator lapangan dalama orasinya menyampaikan,”kedatangan kami (DPP LSM GRANSI dan Forum LSM Bersatu) ke Kejati Sumsel sesuai Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2000 tentang Peran serta masyarakat dalam Pembernatasan korupsi. Undang undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan undang undang republik indonesia No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di depan umum,”ujarnya Supriadi.
Maka, kami LSM GERAKAN RAKYAT ANTI KORUPSI (GRANSI) dan FORUM LSM BERSATU menggelar Aksi damai di Kejati Sumsel terkait Permasalahan Dugaan Korupsi anggaran Kementrian Pertanian dalam Kegiatan Sebagai Berikut :
1.Bantuan olah Lahan KLDI Kementerian Pertanian Satuan Kerja DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN TP Ditjen LIPtipe swakelola 4/swakelola Dengan Kelompok Masyarakat dengan Lokasi Pekerjaan Kota palembang. Sumberdana APBN tahun anggaran 2025 dengan Anggaran Sebesar Rp. 60,908,400,000
2.Olah Lahan Optimasi Lahan Rawa Di Kabupaten Banyuasin Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Satuan Kerja DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN TP Ditjen LIP swakelola Dengan Kelompok Masyarakat Sumberdana APBN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 15.601.500.000.
3 Kegiatan SID Kementerian Pertanian satker DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROPINSI SUMATERA SELATAN TP Ditjen PSP 1. Kegiatan Belanja Jasa Konsultan: Sumberdana APBN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 45.500.000.000.
4.SID (QW Ekstensifikasi Cetak Sawah) DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN TP Ditjen LIP [K40] Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi : [91430] [UNIVERSITAS SRIWIJAYA] Sumberdana APBN Tahun Anggaran 2025 Sebesar Rp. 26.936.000,000
5.Olah Lahan Pasca Optimasi Lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Kementerian Pertanian DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROPINSI SUMATERA SELATAN TP Ditjen PSP jenis kegiatan Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah sumberdana APBN tahun anggaran 2025 sebesar Rp.: 42.085.800.000.
6.Kegiatan Olah Lahan Optimasi Lahan rawa Di Kabupaten Banyuasin Kementerian Pertanian, Satuan Kerja DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROPINSI SUMATERA SELATAN TP Ditjen PSP (29981, ha, 900000) 1. Olah Lahan Optimasi Lahan rawa (29981, ha, @ 900000); sumberdana APBN Tahun Anggaran 2025 26.982.900.000.
7.Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sumberdana APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 33.009. 327.825
8.Pengadaan Benih Padi Label Biru dan Saprodi sumberdana APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 17. 362. 100.000.
9.Pengadaan Benih Jagung dan Saprodi sumberdana APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 2.144.060.000
10.Pengadaan Benih Padi Label Biru dan Saprodi (tambahan) sumberdana APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 3. 530.000.000
Adapun tuntutan kami ( DPP LSM GRANSI dan Forum LSM Bersatu Minta Kejati Sumsel) sbb ;
1.Meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan tersebut diatas yang kami menduga fiktip dan sangat tidak masuk akal terutama pekerjaan dikota palembang yang menghabiskan anggaran hingga Rp. 60, 908. 400.000 Seperti kita Ketahui berapa luas lahan pertanian di kota palembang.
2.Meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan memanggil dan memeriksa pihak pihak terkait dalam kegiatan yang berJudul, Olah Lahan Optimalisasi Lahan Rawa Di Kabupaten Banyuasin, kata gori Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah, Pada Satuan Kerja DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN TP Ditjen LIP, Swakelola Dengan Kelompok Masyarakat Sebesar Rp. 15. 601.500.000 dan Kegiatan SID Kementerian Pertanian satker DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROPINSI SUMATERA SELATAN TP Ditjen PSP Kegiatan Belanja Jasa Konsultan; sebesar Rp. 45.500.000.000 dan SID (QW Ekstensifikasi Cetak Sawah) DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN TP Ditjen LIP [K40] Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pelaksana Swakelola [UNIVERSITAS SRIWIJAYA] Sumberdana APBN Tahun Anggaran 2025 Sebesar Rp. 26.936.000,000
3.Kegiatan Olah Lahan Pasca Optimasi Lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kementerian Pertanian dengan satuan Kerja DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROPINSI SUMATERA SELATAN TP Ditjen PSP. dengan jenis kegiatan, Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah, Sumberdana APBN tahun anggaran 2025 sebesa Rp. 42.085.800.000.
4.Meminta Kejaksaan tinggi Memanggil dan Memeriksa Kepala dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumatera Selatan dan pihak lain nya dalam kegiatan Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sumberdana APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 33. 009, 327, 825 Pengadaan Benih Padi Label Biru dan Saprodi sumberdana APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 17. 362. 100.000 dan Pengadaan Benih Jagung dan Saprodi sumberdana APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 2. 144,060,000 Dan Pengadaan Benih Padi Label Biru dan Saprodi (tambahan) sumberdana APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 3.530.000.000
5.Mendesak Kejaksaan Tinggi Membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan dan turun Langsung kelapangan untuk mengkroscek pekerjaan yang kami Laporkan karna di duga banyak fiktip dan Overlaping/tumpang Tindih dan jika benar ditemukan perbuatan melawan hukum agar ditidak secara adil Tanpa Pangdang Bulu.
6.Mendukung Kejak saan Tinggi Sumatera Selatan dalam segala Tindakannya untuk menyelamatkan uang Negara dan memberantas korupsi di Sumatera Selatan, serta Tangkap Koruptor jangan Ada Ruang Buat Penghianat NEGERI INI.
Sementara itu, aksi massa DPP LSM GRANSI dan Forum LSM Bersatu di terima oleh Kajati Sumsel yang di Wakili oleh Iwan Setiadi SH MH Kasi Penkum Kejati Sumsel yang mengatakan terima kasih atas aspirasinya kepada DPP LSM GRANSI dan Forum LSM Bersatu yang masih mempercayai Kejati Sumsel dalam hal penanganan indikasi Korupsi di Sumsel.
“Terkait beberapa point yang di sampaikan hari ini, akan kami sampaikan dengan pimpinan, sebelumnya silakan masukan laporannya ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejati Sumsel, nanti akan disposisikan dimana serta perkembanganya akan kami sampaikan,”pungkasnya.(Red)
