Wartasumsel, PALEMBANG** – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Anti Korupsi (LSM GRANSI) bersama Forum LSM Bersatu menggelar aksi penyampaian aspirasi di Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Rabu (12/8/2026).
Dalam aksi tersebut, GRANSI secara khusus menyoroti persoalan pendidikan di Sumatera Selatan, mulai dari besarnya anggaran Dinas Pendidikan hingga biaya yang harus ditanggung masyarakat untuk pendidikan tingkat SMA dan SMK.
GRANSI menilai besarnya anggaran pendidikan semestinya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan dan keterjangkauan pendidikan bagi masyarakat.
“Anggaran Dinas Pendidikan besar, tetapi pendidikan di Sumsel, khususnya SMA dan SMK, masih dirasakan mahal oleh masyarakat. Ini yang menjadi pertanyaan kami. Jangan sampai anggaran besar tetapi masyarakat masih dibebani berbagai biaya,” tegas Ketua DPP LSM GRANSI, **Supriyadi**, dalam orasinya.
SMK Negeri 2 Palembang Jadi Sorotan
Secara khusus, massa aksi menyoroti **SMK Negeri 2 Palembang**. GRANSI mempertanyakan sejumlah pungutan yang disebut dibebankan kepada peserta didik, mulai dari **uang pembangunan, uang komite hingga biaya pembuatan kartu pelajar**.
Selain itu, GRANSI juga meminta keterbukaan terkait **realisasi dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri 2 Palembang**.
Menurut GRANSI, penggunaan dana BOS harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai ketentuan. Begitu pula dengan setiap pungutan kepada siswa, yang menurut mereka harus memiliki dasar, mekanisme serta penggunaan yang jelas.
Supriyadi Tantang Inspektorat Turun Langsung
Dalam orasinya, Ketua DPP GRANSI **Supriyadi** bahkan menantang **Inspektorat** untuk tidak hanya melakukan pemeriksaan secara administratif, tetapi turun langsung ke SMK Negeri 2 Palembang guna melihat dan menelusuri persoalan yang dipersoalkan massa aksi.
“Kami tantang Inspektorat untuk turun langsung ke SMK Negeri 2 Palembang. Silakan periksa dan lihat langsung bagaimana persoalan yang kami sampaikan. Jangan hanya memeriksa dari laporan di atas meja,” tegas Supriyadi.
GRANSI meminta Inspektorat bersama Dinas Pendidikan melakukan pemeriksaan terhadap berbagai pungutan yang dipersoalkan, termasuk uang pembangunan, uang komite, biaya kartu pelajar serta realisasi dana BOS.
Desak Gubernur Evaluasi Kadisdik dan Jajaran
Selain itu, GRANSI mendesak **Gubernur Sumatera Selatan mengevaluasi Kepala Dinas Pendidikan, kepala bidang serta jajaran terkait** yang dinilai memiliki tanggung jawab dalam pengawasan SMA dan SMK.
Supriyadi menegaskan evaluasi diperlukan untuk memastikan pengelolaan anggaran pendidikan berjalan transparan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami meminta Gubernur Sumsel segera mengevaluasi Kadisdik, kepala bidang dan jajaran. Kalau pengawasan berjalan dengan baik, persoalan seperti ini seharusnya bisa segera diketahui dan ditindaklanjuti,” ujar Supriyadi.
GRANSI menyatakan akan terus melakukan penelusuran terhadap persoalan pendidikan di Sumatera Selatan. Apabila ditemukan bukti dan dokumen yang mendukung dugaan pelanggaran, mereka menyatakan siap membawa persoalan tersebut kepada pihak yang berwenang.
**Adapun dugaan pungutan di SMK Negeri 2 Palembang dan persoalan realisasi dana BOS yang disampaikan dalam berita ini merupakan sorotan serta pernyataan LSM GRANSI. Hal tersebut belum merupakan kesimpulan hukum dan masih memerlukan verifikasi serta klarifikasi dari pihak sekolah, Dinas Pendidikan dan Inspektorat. Pihak-pihak terkait memiliki hak jawab atas seluruh persoalan yang disampaikan.**
