BANYUASIN, Wartasumsel.co.id – Serius mengawal transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Banyuasin mulai mempersiapkan pembentukan Koordinator Newsroom Jaga Desa di seluruh kecamatan.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat perdana yang berlangsung di Aula Dinas Kominfo Banyuasin, Selasa (10/11/2026). Kegiatan ini menjadi tindak lanjut program Newsroom Jaga Desa yang diinisiasi SMSI sebagai mitra strategis dalam mengawal tata kelola pemerintahan desa.
Rapat dihadiri Ketua SMSI sekaligus Ketua Newsroom Jaga Desa Banyuasin, Sumantri Adie, bersama jajaran pengurus. Turut hadir Ulpa Yusmadi selaku Penanggung Jawab Wilayah dan Wakil Ketua Bidang Pengawasan SMSI Sumsel, serta NM Charles, Bendahara Newsroom Jaga Desa Sumsel sekaligus Wakil Ketua Bidang Hukum dan Arbitrase SMSI Sumsel. Hadir pula calon koordinator kecamatan se-Kabupaten Banyuasin. Rapat dipandu Jon Karbot selaku Sekretaris Newsroom Jaga Desa Banyuasin.
Sumantri Adie mengatakan, pembentukan koordinator tingkat kecamatan merupakan tindak lanjut instruksi Rapimnas SMSI Pusat. Program ini bertujuan memperkuat pengawasan sosial, edukasi, serta publikasi informasi pembangunan desa.
Menurutnya, Newsroom Jaga Desa bukan dibentuk untuk mencari-cari kesalahan aparatur desa, melainkan mendorong pencegahan melalui edukasi dan penyebarluasan informasi mengenai regulasi, khususnya pengelolaan Dana Desa.
“Fokus utama kami bukan mencari kesalahan, melainkan melakukan fungsi preventif melalui edukasi dan publikasi regulasi agar aparatur desa memahami tata kelola Dana Desa yang benar,” tegas Sumantri.
Sementara itu, Ulpa Yusmadi menekankan pentingnya sinergi antara insan pers, pemerintah desa, masyarakat, dan aparat penegak hukum. Melalui Newsroom Jaga Desa, informasi mengenai potensi maupun persoalan di desa diharapkan dapat tersampaikan secara objektif dan terintegrasi.
Senada, NM Charles mengingatkan para calon koordinator kecamatan agar mengedepankan profesionalisme serta mematuhi kode etik jurnalistik.
Ia menegaskan, Newsroom Jaga Desa harus menjadi mitra yang konstruktif bagi penegak hukum dan pemerintah desa, terutama dalam membangun budaya transparansi serta melindungi aset negara melalui literasi publik.
Pasca rapat perdana tersebut, para calon koordinator kecamatan ditargetkan segera menyusun struktur kepengurusan inti di masing-masing wilayah.
Sumantri berharap pembentukan jaringan ini menjadi awal gerakan bersama untuk mendorong masyarakat desa semakin melek digital dan hukum, sekaligus membantu perangkat desa menjalankan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.
“Ini bukan sekadar pembentukan struktur, tetapi komitmen kami untuk mendampingi kepala desa dan BPD. Pengawasan harus dilakukan secara konstruktif, bukan intimidatif,” pungkasnya.
Sumber: SMSI Banyuasin
