Kayuagung, Wartasumsel.co.id – Ketua DPRD Ogan Komering Ilir (OKI), Farid Hadi Sasongko, memimpin Rapat Paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD OKI, Senin (30/3).
Rapat paripurna tersebut dihadiri unsur Forkopimda, anggota DPRD OKI, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKI.
Dalam sambutannya, Farid Hadi Sasongko menegaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan agenda penting sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah atas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan selama satu tahun anggaran.
Menurut Farid, DPRD memiliki peran penting dalam melakukan evaluasi terhadap capaian pembangunan dan pelaksanaan anggaran agar kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“LKPJ menjadi bagian penting dalam proses evaluasi bersama agar pembangunan daerah ke depan semakin efektif, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Usai dibuka oleh Ketua DPRD OKI, Bupati Ogan Komering Ilir H. Muchendi Mahzareki menyampaikan bahwa LKPJ bukan hanya laporan administratif, tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pembangunan daerah.
Secara umum, capaian pembangunan Kabupaten OKI pada 2025 menunjukkan tren positif. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tercatat mencapai Rp5,23 triliun.
Sejumlah indikator makro daerah juga mengalami perbaikan.
Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 3,12 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 72,20, sementara angka kemiskinan tercatat menurun menjadi 105,26.
Di sektor pendidikan dan kesehatan, capaian pembangunan juga menunjukkan perkembangan positif, ditandai dengan meningkatnya angka partisipasi sekolah dan umur harapan hidup yang mencapai 74,47 tahun.
Dari sisi keuangan daerah, pendapatan Kabupaten OKI pada 2025 ditargetkan sebesar Rp3,12 triliun dengan realisasi Rp2,68 triliun atau 86,02 persen.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp3,16 triliun dan terealisasi Rp2,59 triliun atau 82,17 persen.
Muchendi juga mengakui bahwa kemandirian fiskal daerah masih menjadi tantangan karena pendapatan daerah masih didominasi dana transfer dari pemerintah pusat. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru terealisasi sekitar 60,31 persen.
Pemerintah Kabupaten OKI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan DPRD dan seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan visi pembangunan daerah “Maju Bersama” menuju 2029.
(Nopis)
