Palembang, Wartasumsel.co.id – Situasi politik nasional kembali diwarnai dengan berbagai polemik, terutama akibat sejumlah pernyataan kontroversial dari beberapa Anggota DPR RI yang dinilai tidak mencerminkan aspirasi rakyat. Kondisi tersebut mendapat sorotan tajam dari berbagai elemen mahasiswa dan pemuda di Sumatera Selatan yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus.
Senin (1/9/2025), ratusan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam aliansi tersebut menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Palembang. Mereka menyuarakan keresahan masyarakat terkait melonjaknya tunjangan dan gaji Anggota DPR RI yang dikabarkan mencapai Rp100 juta per bulan.
Bendahara Pengurus Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Sumatera Selatan, Cahya Putra Andrian, yang hadir mewakili rekan-rekan dari aliansi, menegaskan bahwa kebijakan tersebut sangat melukai hati rakyat. Menurutnya, di tengah kondisi perekonomian nasional yang masih penuh tantangan, kebijakan kenaikan tunjangan dan gaji pejabat justru memperlebar jarak antara elite politik dan masyarakat.
“Jadi adanya kenaikan tunjangan sampai dengan Rp100 juta sebulan itu menimbulkan gejolak dan polemik di masyarakat Indonesia. Bukan hanya itu, tetapi adanya pernyataan dari beberapa oknum anggota DPR RI yang semakin menyulut emosi rakyat sipil. Hal ini tentu menambah ketidakpercayaan publik terhadap lembaga legislatif,” tegas Cahya saat diwawancarai di depan Gedung DPRD Sumatera Selatan.
Aksi yang berlangsung kondusif tersebut membawa sejumlah tuntutan, salah satunya adalah agar Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan langsung aspirasi masyarakat Sumsel ke pemerintah pusat. Aliansi berharap keresahan rakyat dapat segera ditindaklanjuti dengan kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan publik.
Cahya menambahkan, Aliansi Cipayung Plus Sumsel bukan hanya menyoroti soal kenaikan tunjangan DPR RI, tetapi juga menuntut adanya klarifikasi resmi dari Ketua DPR RI melalui konferensi pers. Hal ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
“Semoga aspirasi yang kami sampaikan ini benar-benar diindahkan oleh Ketua DPRD Sumsel dan diteruskan ke pemerintah pusat. Kami juga mendesak Ketua DPR RI untuk segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik agar kondisi bangsa ini tetap kondusif. Rakyat menunggu tanggung jawab moral dan politik dari para wakilnya,” ujar Cahya.
Lebih jauh, Aliansi Cipayung Plus Sumsel menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa dan pemuda terhadap dinamika kebangsaan. Mereka menilai DPR RI seharusnya menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan justru menambah keresahan dengan kebijakan dan pernyataan yang kontroversial.
Aliansi juga menekankan bahwa kondisi Indonesia, termasuk Sumatera Selatan, saat ini membutuhkan kebijakan yang menenangkan rakyat. Dalam situasi harga kebutuhan pokok yang masih tinggi, lapangan kerja yang terbatas, serta daya beli masyarakat yang menurun, keputusan menaikkan tunjangan pejabat dinilai tidak sensitif dan jauh dari rasa keadilan.
“Kami, Aliansi Cipayung Plus Sumsel, berharap agar Ketua DPRD Sumsel benar-benar menyampaikan keluhan masyarakat kepada DPR RI. Permasalahan ini harus diproses secara serius demi kenyamanan dan kondusifitas masyarakat. Rakyat tidak butuh janji, yang dibutuhkan adalah aksi nyata untuk memperbaiki keadaan bangsa,” tutup Cahya.
Aksi ini berjalan dengan tertib dan damai. Para peserta menyampaikan orasi secara bergantian, membentangkan spanduk tuntutan, dan menyerahkan pernyataan sikap resmi kepada pihak DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Mereka menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga mendapat respons yang jelas dari pemerintah pusat maupun DPR RI. (hst)
