Palembang, Wartasumsel.co.id – Ketua Cabang Caretaker Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI) Banyuasin, Pandi, menanggapi aksi damai yang digelar kawan-kawan senior dari Cipayung Plus Sumatera Selatan di depan kantor DPRD Sumsel, Senin (01/09/2025).
Dalam aksi tersebut, massa mahasiswa menyuarakan empat poin tuntutan. Pertama, mendesak pemerintah agar tidak merealisasikan kenaikan gaji maupun tunjangan anggota DPR. Kedua, menuntut DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Ketiga, meminta adanya revisi terhadap Undang-Undang Pemilu. Keempat, mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kinerja DPR.
Pandi menilai aksi damai tersebut mencerminkan kegelisahan rakyat terhadap lembaga legislatif yang dinilai belum maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan maupun legislasi. “Kami dari GSNI Banyuasin mendukung penuh sikap kritis yang ditunjukkan kawan-kawan Cipayung Plus. Aksi damai ini adalah bentuk nyata mahasiswa tetap konsisten mengawal demokrasi dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Menurutnya, tuntutan yang disuarakan sudah mewakili keresahan masyarakat. Penolakan terhadap rencana kenaikan gaji DPR dinilai relevan di tengah kondisi ekonomi rakyat yang belum stabil. Sementara percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset penting untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi.
“DPR jangan hanya sibuk dengan urusan internal dan kepentingan politik. Mereka dipilih rakyat untuk bekerja, bukan memperkaya diri. Karena itu evaluasi kinerja menjadi hal mendesak agar kepercayaan publik tidak terus merosot,” tegas Pandi.
“DPR jangan hanya sibuk dengan urusan internal dan kepentingan politik. Mereka dipilih rakyat untuk bekerja, bukan memperkaya diri. Karena itu evaluasi kinerja menjadi hal mendesak agar kepercayaan publik tidak terus merosot,” tegas Pandi. (hst)
