JAKARTA, Wartasumsel.co.id — Di tengah kondisi keuangan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang sedang mengalami defisit parah dan masih menanggung utang miliaran rupiah, sejumlah oknum pejabat OKI justru kedapatan menghadiri Festival Seni Tari Sumatera Selatan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta.
Kehadiran para pejabat tersebut di acara seremonial bernuansa hiburan itu memicu kritik tajam dari publik, yang menilai langkah tersebut tidak mencerminkan kepekaan terhadap situasi krisis keuangan yang sedang dihadapi daerah.
“Kata oknum pejabat OKI tidak peduli, mereka malah asyik berfoto dan bersenang-senang di Jakarta. Padahal OKI lagi defisit. Banyak utang belum dibayar,” ujar Al (38), warga Kayuagung, dengan nada kecewa.
Menurut laporan keuangan daerah hingga pertengahan 2025, OKI mencatat defisit anggaran yang cukup besar. Dampaknya mulai terasa: dari kegiatan pembangunan desa yang mandek, belanja rutin yang tersendat, hingga keterlambatan pembayaran gaji honorer.
Lebih lanjut, publik mulai mempertanyakan sumber pendanaan perjalanan dinas para pejabat tersebut. Jika menggunakan dana operasional dari APBD, maka tindakan tersebut dianggap tidak etis dan mencederai rasa keadilan masyarakat yang sedang menanggung beban pelayanan publik yang terganggu.
“Ini bukan soal mendukung budaya atau tidak, tapi soal empati dan tanggung jawab moral. Seharusnya mereka fokus menyelesaikan utang dan memperbaiki kondisi keuangan daerah, bukan pamer-pamer di Jakarta,” kritik salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Persatuan Masyarakat Anti Korupsi (PERMAK), Hernis, juga melontarkan kecaman keras. Ia menilai kehadiran oknum pejabat dalam acara tersebut, disertai dengan potret senyum bahagia di tengah krisis keuangan, mencerminkan minimnya keprihatinan.
“Foto-foto itu menunjukkan bahwa mereka tidak terlalu khawatir dengan defisit anggaran yang tengah dihadapi. Sekiranya Bupati OKI segera memberikan klarifikasi ke masyarakat, agar jelas apakah kehadiran mereka atas nama solidaritas budaya atau hanya gaya hidup,” tegas Hernis.
Ia juga mendesak Pemkab OKI untuk menjelaskan secara terbuka apakah dana perjalanan tersebut berasal dari kas daerah atau dana pribadi masing-masing pejabat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten OKI terkait keberangkatan dan pendanaan kegiatan sejumlah pejabatnya ke Jakarta.(Nelly)
