Jakarta, Wartasumsel.co.id – Polemik anggaran rehabilitasi Pendopoan Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) sebesar Rp3,5 miliar dan Rumah Dinas Wakil Bupati OKI sebesar Rp5 miliar semakin memanas. Di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami defisit mencapai Rp560 miliar, keputusan pemerintah daerah untuk tetap melaksanakan proyek tersebut dinilai sebagai tindakan tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat, sekaligus memunculkan dugaan kuat praktik penyimpangan anggaran.
Ketua LSM Komite Rakyat Anti Korupsi (KRAK) , Fery Utama, tidak hanya mengkritik keras kebijakan itu, tetapi juga menyatakan pihaknya sedang mempersiapkan aksi unjuk rasa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam waktu dekat.
“Kami akan turun ke KPK Kejanggalan anggaran miliaran rupiah untuk fasilitas pejabat di tengah defisit daerah bukan hal sepele. Ini harus diusut sampai tuntas,” tegas Fery, Senin (17/11/2025).
DEEP INVESTIGATION: Benang Kusut Anggaran Rp8,5 Miliar
1. Rehab Fasilitas Pejabat di Tengah Defisit Raksasa
Anggaran rehabilitasi dua fasilitas pejabat daerah itu tercatat dalam sistem pengadaan dan menuai pertanyaan publik. Bagaimana mungkin, di saat defisit yang mencapai Rp560 miliar, pemerintah daerah tetap memprioritaskan proyek non-urgensial seperti pemugaran pendopoan dan rumah dinas?
Fery Utama menyebut hal ini sebagai bentuk “prioritas yang salah total.”
“Ini bukan soal besar atau kecilnya rehab. Ini soal moral dan kebijakan publik. Dengan defisit setengah triliun, justru proyek untuk kenyamanan pejabat yang dikejar. Di mana hati nuraninya?” ujarnya.
2. Jejak Perusahaan Pemenang Tender Diduga Bermasalah
Dari hasil penelusuran lapangan dan dokumen yang diperoleh LSM KRAK, Fery mengungkap adanya kejanggalan terkait perusahaan yang memenangkan tender. Menurutnya, rekam jejak perusahaan yang terlibat harus diperiksa secara mendalam.
“Kami mencurigai adanya indikasi ‘permainan dalam’ pada proses lelang. Perusahaan pemenang harus ditelusuri, apakah benar-benar layak, berpengalaman, atau hanya dipasang sebagai pelengkap administrasi,” tegasnya.
LSM KRAK menyebut sedang mengumpulkan data tambahan terkait histori proyek, struktur keuangan, dan afiliasi perusahaan pemenang tender.
3. Laporan Masyarakat soal Dugaan Fee Proyek Kian Menguat
Dalam dua bulan terakhir, LSM KRAK mengaku menerima peningkatan laporan terkait dugaan jual beli proyek dan sistem fee di kalangan lingkaran pemerintah daerah OKI. Fenomena itu disebut telah menjadi “rahasia umum” di level kontraktor daerah.
“Banyak laporan tentang adanya fee 10-15 persen tiap proyek. Jika itu benar terjadi, maka rehab Rp8,5 miliar ini sangat mungkin sarat kepentingan dan penuh bancakan,” kata Fery.
Ia menambahkan, dugaan praktik fee proyek ini menjadi salah satu alasan penting mengapa pihaknya memilih untuk membawa persoalan ini langsung ke KPK RI, bukan hanya ke APH lokal.
4. KRAK Siapkan Berkas dan Bukti untuk Dibawa ke KPK
Menurut Fery, saat ini tim investigasi KRAK tengah menyusun berkas investigasi setebal lebih dari 150 halaman berisi: (1). Dokumen anggaran dan KAK proyek, (2) hasil uji perbandingan harga material, (3). Daftar laporan masyarakat, (Penelusuran perusahaan pemenang tender, (4). Rekaman dan kesaksian informan lapangan.
“Semua bukti sedang kami susun rapi. KRAK akan menyerahkan semuanya ke KPK dan akan menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk desakan publik. Kami tidak ingin kasus ini hilang begitu saja,” ungkapnya.
5. Dampak Kebijakan: Publik Merasa Dipinggirkan
Di berbagai kecamatan di Kabupaten OKI, warga mempertanyakan logika anggaran pemerintah. Banyak desa masih kekurangan infrastruktur dasar, sementara proyek bernilai miliaran untuk fasilitas pejabat justru diprioritaskan.
“Masyarakat membutuhkan jalan layak, air bersih, dan pelayanan publik, bukan rehab rumah pejabat. Ketika anggaran daerah defisit, seharusnya yang dipotong adalah belanja-belanja seremonial, bukan kebutuhan rakyat,” kata Fery.
6. Aksi Nasional: KRAK Akan Bawa Isu OKI ke Panggung RI
Fery Utama menegaskan bahwa aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK di Jakarta akan melibatkan Para Aktivis Sumatera Selatan.
Tujuan aksi:
(1). Mendesak KPK membuka penyelidikan dugaan penyimpangan anggaran,
(2). Mendorong audit investigatif BPK,
(3). Menuntut transparansi penuh proses tender,
(4). Penyampaikan dokumen investigasi resmi dari LSM KRAK.
“Kami tidak akan berhenti sampai KPK bergerak. Ini bukan sekadar kritik, tapi langkah serius untuk menyelamatkan uang negara,” tegas Fery.
7. Pemkab OKI Belum Beri Penjelasan
Hingga berita investigasi ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten OKI terkait polemik proyek rehabilitasi tersebut, termasuk soal transparansi anggaran, proses tender, maupun kritik dari LSM KRAK.
Laporan ini akan terus diperbarui sesuai perkembangan fakta investigasi dan langkah hukum yang diambil LSM KRAK. (Red)
