Jakarta, Wartasumsel.co.id – Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat dan Mahasiswa Bersatu Kabupaten Ogan Komering Ilir (FM2OB) demo di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (16/12/2024).
Secara bergantian massa aksi menyampaikan orasinya di depan gedung KPK, mereka menyeruhkan agar KPK segera “turan tangan” Ke Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mengusut tuntas dugaan-dugaan penyimpangan dana APBD OKI tahun 2023 dan 2024.
Setelah sekitar 30 menit menyampaikan orasinya, kemudian massa aksi menyampaikan laporan dugaan penyimpangan dana APBD OKI dan diterima oleh KPK dengan nomor laporan 2024-A-04433, tanggal 16 Desember 2024.
Ketua FM2OB Feri Utama mengatakan, bahwa sebelumnya laporan FM2OB sudah dimasukkan, “hari ini kita menambahkan alat-alat bukti terkait laporan dugaan tersebut”, ujarnya.
Dia menambahkan, “Tadi kita sudah menerima informasi bahwa laporan kita sudah di meja direktur dan sedang ditela’ah, secepatnya akan dipanggil terkait laporan kita tersebut “, jelas Feri Utama di depan gedung KPK.
“Hari ini, kita sengaja datang untuk berdemo di gedung KPK untuk mendukung upaya KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini juga sebagai langkah awal untuk mendorong KPK agar turun secepatnya ke kabupaten OKI”, imbuh Feri.
Feri meminta agar KPK segera menindaklanjuti laporan kami atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan pada APBD OKI 2024 sebesar kurang lebih Rp.50 M yang dilakukan PJ Bupati OKI dengan melibatkan kepala BPKAD, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.
“Kuat dugaan dana sebesar Rp 50 M tersebut digunakan untuk kepentingan kontestasi Pilkada di Kabupaten OKI beberapa waktu lalu”, jelasnya.
Selain itu, kami juga melaporkan dugaan mark-up dan korupsi anggaran Normalisasi Sungai, Rehab Rumah Dinas Bupati OKI Rp. 2,9 M, Rehab Jalan Mulya Jaya Rp 2 M, Pembangunan pintu air desa gading mas Rp 1 M, desa sri gading Rp 1 M dan dugaan mark-up anggaran pembangunan pagar SMPN 1 Jejawi Rp 2 M. (hst)
