Jakarta, Wartasumsel.co.id – Ketua Forum Masyarakat dan Mahasiswa Bersatu Kabupaten Ogan Komering Ilir (FM2OB) sudah berada di Jakarta untuk melaporkan dugaan penyimpangan anggaran dana APBD OKI 2023 – 2024. Rencananya, FM2OB akan bergerak ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (16/12/2024).
Ketua FM2OB Feri Utama mengatakan bahwa dirinya geram terhadap tindakan pemerintah kabupaten OKI yang hingga kini diduga menunda pembayaran beberapa proyek.
“Banyak proyek yang diduga belum dibayar, bahkan puluhan seperti di Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinkes, Dinas Pendidikan, dan lain-lain, padahal proyek proyek ada yang bersumber dari Dana Pemerintah Pusat yaitu dana DAK dan DAU. Kemana uang tersebut, kok bisa belum ada pembayaran”, jelasnya di Jakarta pada Minggu (15/12/2024).
Dia menambahkan nilainya cukup fantastis hingga mencapai 50 Miliar Rupiah, “Karena itu kami meminta KPK agar turun tangan untuk mengusut semua pihak yang diduga terlibat”, jelasnya.
Saat ini kami sudah berada di Jakarta dan lagi siap-siap untuk aksi pada Senin, 16 Desember nanti, kami sampaikan lengkap dengan bukti-buktinya”, imbuhnya.
Selain itu, tambahnya FM2OB juga meminta agar KPK mengusut indikasi MarkUp pada proyek-proyek normalisasi sungai di Kabupaten OKI yang disinyalir ajang korupsi berjamaah.
“Kami juga meminta agar KPK mengusut proyek Rehab Rumah Dinas Bupati OKI yang nilainya Rp 2,9 M. Menurut kami belum layak untuk direhab dan itu dinilai mubazir dan menghamburkan uang saja”, jelasnya. (hst)
